 |
| panen jagung di Pegunungan Kendeng utara (foto Gunawan Budi Susanto) |
Dwi Cipta
10 Agustus 2014 pukul 20:51
: Untuk Darmanto Oloan Sitompul
Pendahuluan: Angka-angka yang Membingungkan Petani
Ada dua predikat bagi Indonesia yang sampai sekarang dipercayai penduduknya dari anak-anak hingga yang akan masuk ke liang lahat: Indonesia adalah negara agraris dan negara maritim. Predikat sebagai negara agraris berangkat dari kenyataan sangat luas lahan-lahan pertanian konkret dan potensial membentang dari Sabang sampai Merauke. Predikat negara maritim berangkat dari kenyataan posisi geografis Indonesia yang diapit dua samudra (Pasifik dan Hindia), sementara pulau-pulaunya dihubungkan (bukan dipisahkan) oleh laut. Dengan dua predikat itu, umumnya diterima negeri ini berlimpah hasil pangan, baik di darat maupun di laut. Pertanyaan logisnya: apakah kita memiliki kebutuhan untuk mengimpor bahan pangan dari luar?
Namun data BPS tahun 2013 menjadi cermin betapa Pemerintah Indonesia -- yang bermain mata dengan para pengusaha atau importir -- telah secara culas membohongi rakyat. Pada 5 Februari 2014, BPS merilis catatan impor beras dari setiap negara. Dari total 472.000 ton beras senilai 246 juta dolar Amerika Serikat (AS) yang diimpor, Vietnam mendominasi dengan pengiriman 171.286 ton atau senilai 97,3 juta dolar AS. Thailand pada urutan kedua dalam mengekspor beras ke Indonesia. Selama 2013, Negeri Gajah Putih mengirim 194.633 ton beras senilai 61,7 juta dolar AS. India pada urutan ketiga, pada 2013 tercatat mengekspor 107.538 ton beras senilai 44,9 juta dolar AS ke Indonesia. Pakistan tercatat sebagai negara asal 75.813 ton beras impor Indonesia dengan nilai 29,9 juta dolar AS. Myanmar paada urutan kelima negara pemasok beras terbanyak bagi Indonesia pada 2013 dengan 18.450 ton atau 6,5 juta dolar AS (http://www.tempo.co/read/news/2014/02/05/090551264/Tahun-lalu-Indonesia-Impor-Beras-dari-Lima-Negara).
Agar lebih adil, mari kita bandingkan dengan produksi beras dalam negeri sepanjang tahun 2013. Pada 8 Juli 2014, Kementerian Pertanian -- lewat Kepala Badan Ketahanan Pangan Ahmad Suryana -- mengklaim produksi beras 2013 sebesar 39 juta ton gabah kering. Angka itu sama artinya dengan surplus produksi 5 juta ton, mengingat total kebutuhan dalam negeri 34 juta ton (http://finance.detik.com/read/2013/07/08/114029/2295368/4/produksi-beras-ri-surplus-5-juta-ton-tahun-ini-tapi-kok-masih-impor). Angka yang dirilis BPS bisa dijadikan bandingan dengan data yang diklaim Departemen Pertanian. Menurut rilis BPS, produksi padi pada 2013 (ASEM) 71,29 juta ton gabah kering giling (GKG) atau naik 2,24 juta ton (3,24 persen) dari 2012. Kenaikan produksi itu terjadi di Jawa 0,97 juta ton dan di luar Jawa 1,27 juta ton. Kenaikan produksi terjadi karena kenaikan luas panen seluas 391.690 hektare (2,91 persen) dan kenaikan produktivitas 0,16 kuintal/hektare atau 0,31 persen (http://www.bps.go.id/brs_file/asem_03mar14.pdf). Dengan angka-angka meyakinkan tersebut, hampir tak bisa diterima alasan yang diajukan Pemerintah Indonesia, khususnya Departemen Pertanian, untuk mengimpor beras dari luar. Dengan kata lain, pemerintah dan importir beras telah secara meyakinkan -- dan di depan mata kita -- berniat membunuh para petani lokal negeri ini!
Apakah pemerintah dan para importir itu bermain sendiri dalam kebijakan impor beras Indonesia? Tentu tidak. Ada perangkat-perangkat lain yang secara bersama-sama bersekutu dengan pemerintah dan para importir agar kita terus-menerus mengalami ketergantungan. Hitung-hitungan makro di atas -- antara impor dan produksi beras dalam negeri -- ketika bertemu dengan perkiraan atau ramalan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) tahun 2014 yang baru dirilis Mei 2014 makin membuktikan kita memang didesain agar terus mengalami ketergantungan pangan. Secara meyakinkan, perangkat-perangkat dari luar itu melegitimasi kebutuhan pangan kita dengan memberikan angka-angka yang membuat para petani lokal makin nelangsa. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) memperkirakan Pemerintah Indonesia bakal mengimpor beras 1,2 juta ton sepanjang 2014. Jumlah tersebut naik sekitar 70 persen dari 705.880 ton yang diimpor sepanjang tahun lalu. Sementara itu, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memprediksi Indonesia akan mengimpor 1,5 juta ton beras sepanjang 2014. Itu karena USDA menaksir, Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak akan mampu memenuhi target produksi beras 3,85 juta ton pada akhir tahun ini. Dengan demikian, volume impor beras Indonesia dapat naik lebih dari dua kali lipat total impor pada 2013 yang mencapai total 650 ton (www.Oryza.com).
Jadi, apabila pemerintah dan importir disalahkan atas terus pelaksanaan kebijakan impor beras, mereka tinggal menunjukkan perkiraan atau perhitungan yang telah dibuat FAO dan USDA tersebut. Siapa berani melawan lembaga sekaliber FAO dan USDA tersebut, sekalipun angka-angka yang mereka rilis adalah kebohongan terstruktur dan sistematis? Apakah presiden dan wakil presiden baru yang terpilih berani bertarung melawan rezim korporasi global yang telanjur menggurita? Apakah para sukarelawannya, terutama kaum kelas menengah, mau secara serius menciptakan mekanisme yang efektif agar petani lokal tidak terus-menerus dijadikan sapi perah politik setiap pemilu tetapi hidup mereka terus dikorbankan? Sekali lagi, pesimisme saya menyeruak. Sejak berdiri rezim otoriter-birokratik-militeristik Soeharto hingga rezim politik SBY -- dengan perkecualian rezim politik Gus Dur yang berumur pendek -- kita terus-menerus dididik menjadi manusia kerdil, yang begitu takut pada institusi-institusi besar seperti FAO, WTO, AFTA, Zona Perdagangan Bebas Tiongkok-ASEAN, Amerika Serikat, China, dan korporasi-korporasi global yang kemaruk. Kelas menengah Indonesia yang kemarin memenangkan Joko Widodo dan Mohammad Jusuf Kalla masih terlena dengan terus-menerus mengolok-olok Prabowo Subianto dan koalisi politiknya. Perilaku ngehek itu sungguh memalukan, mengingat mereka senang melekatkan predikat “terdidik,” “kritis,” dan “progresif” pada diri mereka. Inilah jenis kelas menengah yang masih mengalami distopia akibat begitu kuat pengaruh rezim otoriter-birokratik-militeristik Soeharto. Mereka baru aktif dalam melakukan kerja-kerja penalaran, tetapi begitu tak bertenaga saat harus bergerak secara nyata. Kalau semua predikat hebat itu tak mampu diwujudkan dalam agenda kerja yang jelas, yang jelas berkeringat, selamanya kelas menengah semacam itu akan menjadi kelas menengah yang mudah terpukau pada figur baru dan pengolok-olok yang menjijikkan! Dan, sekali lagi, yang mengambil keuntungan, adalah rezim perdagangan bebas global, korporasi besar, politikus oportunis yang meloloskan kebijakan impor, dan jaringan importir dalam negeri yang kemaruk.
Realitas Pahit Petani Kecil
Setelah kita mengerti gambaran-gambaran besar tentang contoh persoalan dunia pertanian Indonesia, mari kita turun ke persoalan-persoalan konkret para petani kecil kita. Kenyataan-kenyataan ini disusun sebagai sinyal-sinyal merah baik oleh presiden dan wakil presiden terpilih yang akan memegang tongkat komando tertinggi di bidang pertanian, Departemen Pertanian, kaum kelas menengah Indonesia yang tengah kebingungan dalam menentukan arah gerak yang konkret dalam mengawal pemerintahan baru, dan kelompok-kelompok tani progresif yang tengah memperjuangkan nasib petani. Tentu saja banyak fakta mengenaskan yang tidak bisa saya masukkan di sini mengingat keterbatasan akses informasi. Namun semoga fakta-fakta kecil ini bisa memicu kerja yang lebih konkret dan sistematis dalam melakukan kemandirian pangan Indonesia.
Pada akhir Mei, saya dan kawan-kawan Gerakan Literasi Indonesia (GLI) mengadakan perjalanan menemui para petani di Wonosobo. Dalam sebuah perbincangan yang dalam, terungkap fakta menarik: beberapa petani di kaki gunung di Wonosobo tak mau memanen cabai mereka akibat harga hasil pertanian mereka meluncur turun dengan deras. Padahal, mereka sudah menghabiskan banyak biaya penanaman dan perawatan. Kehancuran harga cabai petani lokal itu akibat ulah para importir avonturir yang membanjiri pasar dalam negeri dengan cabai impor dari Vietnam, India, dan Tiongkok. Fakta menyedihkan itu diperkuat oleh temuan Muhammad Sofwan Hadi, aktivis Gerakan Literasi Indonesia (GLI), yang juga berbincang tentang pertanian cabai dengan para petani di kaki Gunung Merapi, Yogyakarta. Menurut pengakuan para petani itu, mereka tak mau memanen cabai rawit seharian dan hanya memperoleh uang Rp 20.000, sementara uang yang telah mereka keluarkan untuk merawat tanaman cabai jauh lebih besar daripada uang yang mereka terima. Tindakan bunuh diri semacam itu dilakukan di bawah tawa para importir, pejabat Departemen Pertanian, dan petugas bea cukai yang meloloskan impor cabai ke dalam pasar dalam negeri.
Dua fakta konyol tersebut tampaknya sepadan dengan kekonyolan lain yang dilakukan petani apel Malang. Dalam suatu unjuk rasa yang dilakukan di Kementerian Perdagangan, 23 Februari 2014, para pengunjuk rasa langsung menumpahkan apel-apel dari kantong dan menyebarkan di jalan depan kantor Muhammad Lutfi itu. Selain menyebar apel, ada pula aksi teatrikal dengan dua “pocong” berbaring di atas apel-apel. Tidak hanya itu, para pendemo melempari kantor kementerian dengan apel. Ada sekitar 1,5 ton apel yang mereka buang dalam aksi demonstrasi tersebut. Tindakan itu mereka lakukan karena Indonesia kebanjiran apel impor, sehingga harga apel lokal terus jatuh hingga kisaran Rp 2.500 per kilogram di tingkat eceran. Kejatuhan harga itu membuat 70 persen lahan perkebunan saat ini sudah beralih fungsi menjadi tempat hiburan, agrowisata, dan perkebunan tebu (http://bintangnews.com/politik/1321-demo-di-kemendag,-petani-malang-lempar-1,5-ton-apel.html).
Apakah faka-fakta tersebut bias Jawa? Bagaimana dengan para petani di luar Jawa? Untuk menyanggah anggapan demikian, berikut adalah faka-fakta segar lain yang harus dihadapi pemerintahan terpilih begitu mulai bekerja nanti. Pengalaman yang dialami Darmanto Oloan Sitompul, petualang sunyi yang hidup bertani di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, menemukan kesejajaran dengan para petani Wonosobo, kaki Gunung Merapi, Yogyakarta, dan Malang. Beberapa bulan lalu dia berbincang-bincang lama dengan petani yang pernah terpaksa menjual kentang hasil panen seharga Rp 900 per kg (baca: sembilan ratus rupiah per kilogram) ke pedagang pengumpul. Saat itu, setahu dia, pemerintah memasukkan kentang impor dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia lewat Pelabuhan Belawan, yang dilepas ke pasaran dengan harga Rp 2.000 per kg (dua rebu perak sekilo!). Dalam pemahaman dia, kentang impor bisa jauh lebih bagus sebab ukuran dan bentuknya lebih seragam. Tidak perlu ditanya berapa kerugiannya, yang pasti kerja tiga-empat bulan (untuk menanam kentang) tak kelihatan hasilnya. Dia tak bisa membayangkan bagaimana kelak petani-petani lokal akan bertahan saat perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN resmi berjalan.
Dalam kasus petani kopi, apa yang telah ditulis Yusran Dharmawan bisa menjadi indikator kenapa nasib petani kopi kita tak pernah membaik. Pada beberapa kali pertemuan dengan petani kopi di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, dia memperoleh keterangan tentang harga kopi yang terus jatuh di Tanah Air. Kata mereka, harga kopi di tingkat petani hanya antara Rp 3.500 dan Rp 4.000 per kilogram. Padahal di Amerika, secangkir kopi bisa dihargai 5 dolar AS atau sekitar Rp 45.000 (dengan asumsi 1 dolar AS sama dengan Rp 9.000). Kesenjangan luar biasa itu bisa terjadi karena perusahaan multinasional, seperti Starbucks, Kraft, Nestle, Sara Lee, serta Procter & Gamble. Mereka datang ke petani, lalu membeli dengan harga murah, kemudian menjual ke mancanegara. Beberapa perusahaan multinasional mengejar untung berlipat-lipat dengan cara mendatangi langsung para petani (http://luar-negeri.kompasiana.com/2013/05/06/kopi-sumatra-kopi-termahal-di-amerika-553276.html).
Pelajaran dari Naga Timur yang Bersiap Mencaplok Petani Indonesia
Dengan fakta-fakta tersebut, bisakah kita belajar justru dari ancaman dari luar yang sedang bersiap menelan nasib petani kita pada masa datang? Saya hanya menghadirkan salah satu sinyal merah potensial yang akan menjadi ancaman bagi para petani kita kalau kita tak bisa menyiasati dengan baik. Selain satu ancaman yang akan saya paparkan di bawah ini, ancaman paling dekat justru dari negara satu kawasan kita, seperti Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Mari kita simak pelajaran dari Naga Timur yang sedang menggeliat dan mengibaskan ekor ekspansi produk pertanian hingga sampai ke kepulauan Nusantara ini.
Sejak 1971, Tiongkok telah berhasil memproduksi pangan lebih besar dari India, meski India memakai teknologi modern dan Tiongkok masih dengan teknologi sederhana. FAO mengetahui jumlah luar biasa produksi pangan Tiongkok. Namun karena FAO, sebagaimana lembaga PBB lain, berada dalam dominasi Eropa Barat dan Amerika Serikat yang secara ideologis berbeda dari Tiongkok, mereka tak mau melaporkan kemajuan produksi pangan Tiongkok. Lewat media massa elektronik dan cetak, hingga awal 1990-an, mereka justru memberitakan warga Tiongkok masih banyak yang kelaparan. Kalau kita mau menelisik lebih jauh, keberhasilan strategi ketahanan pangan Tiongkok, revolusi kebudayaan yang diluncurkan Tuan Mao Tse Tung adalah kuncinya. Mereka mengirimkan intelektual dan kaum terpelajar kota ke pedesaan untuk bersatu dengan massa rakyat. Memang korbannya banyak, tetapi kebanyakan adalah orang-orang kota dan intelektual pemalas. Selebihnya adalah keberhasilan Tiongkok untuk menjadikan intelektual dan kaum terpelajar lebih realistis dengan kondisi alam, latar belakang sejarah dan sosial negerinya, dan mencari jalan masa depannya sendiri. Sementara kita di Indonesia dicekoki dengan wacana mengerikan tentang revolusi kebudayaan Ketua Mao, di Tiongkok para petani bekerja sama dengan kaum intelektual perkotaan dalam menciptakan teknologi tepat guna yang bisa meningkatkan produksi pertanian mereka.
Efek revolusi kebudayaan Tiongkok terhadap bidang pertanian memang tak serta-merta. Sejak paruh kedua 1960-an sampai paruh pertama 1970-an, Tiongkok berkesan menutup diri dari luar. Dalam setting perang dingin masa itu, penghancuran Indonesia oleh kaum nekolim lewat kudeta merangkak Jenderal Soeharto yang didukung CIA nampaknya jadi pelajaran berharga. Kebijakan menutup diri mereka lakukan untuk menangkal berbagai pengaruh buruk dari luar yang berpotensi memecah-belah negeri komunis itu. Perlu waktu satu dasawarsa lebih bagi mereka untuk membuka diri dan siap menerima berbagai pengaruh dari luar. Ketika Ketua Mao meninggal dan Deng Xiao Ping naik ke puncak kekuasaan, jalan bagi kemajuan pertanian Tiongkok mulai menampakkan hasil. Pada 1978-2012, Tiongkok menunjukkan pola pertumbuhan yang stabil, sebagian akibat dari reforma ekonomi di wilayah pedesaan dan perubahan-perubahan dalam kebijakan pemerintah Tiongkok terhadap produksi pertanian dan taraf hidup petani. Pada 1978-2012, misalnya, produksi gandum Tiongkok naik 41,1 kali lipat! Sejak 2000-2012, produksi susu naik 3,5 kali lipat, sedangkan produksi minyak sayur naik 17,64%.
Nampaknya Tiongkok sadar betul, perkembangan masyarakat tidak bisa melompat. Satu dekade sejak revolusi kebudayaan pertama diluncurkan, mereka hanya menggunakan teknologi tepat guna yang bisa dipahami dan seluruh komponen bisa diperoleh oleh petani. Ketika mereka telah siap dengan mekanisasi alat-alat pertanian secara terintegrasi, barulah kebijakan mekanisasi alat-alat pertanian terintegrasi dilakukan. Hasilnya, sejak 1978 sampai 2012, Tiongkok mengalami kenaikan tingkat mekanisasi terintegrasi dari 18,8% menjadi 56,6%. Tingkat mekanisasi terintegrasi itulah yang menjadi faktor penting dari pertumbuhan produksi pertanian yang berlangsung stabil (China Statistical Yearbook, 1978-2012). Pada periode yang sama, sektor pertanian juga menjadi saksi dari perluasan sistem irigasi yang efektif. Hasil dari perluasan sistem irigasi itu adalah lonjakan lahan yang teraliri air dari 45 juta hektare pada 1978 menjadi 61,68 hektare pada 2011 (China Statistical Yearbook, 2012).
Kelebihan lain dari pembangunan sektor pertanian Tiongkok adalah perencanaan pembangunan pertanian khusus berdasarkan kekhasan wilayah. Model konsentrasi produksi pertanian itu mereka terapkan agar memudahkan pengaturan dari hulu sampai hilir terhadap produk-produk pertanian tertentu. Misalnya, kontribusi 13 provinsi penghasil padi meningkat signifikan dari sebelum dan sesudah revolusi kebudayaan (Li Zhou, China’s Agricultural Development: Achievements and Challenges). Pada 1949-1959, kontribusi 13 provinsi di China dalam menghasilkan padi 69,21%, lalu meningkat menjadi 75,15% pada periode 2000-2009, dan naik lagi menjadi 77,78% pada 2010-2012. Zona produksi kedelai dan jagung dipusatkan di wilayah timurlaut, produksi kacang-kacangan dan gandum di wilayah Huang-Huai-Hai, biji minyak dipusatkan di wilayah sepanjang Sungai Yangtze, sedangkan katun dipusatkan di sepanjang Sungai Kuning (Sungai Huangho) dan wilayah baratlaut. Semua itu didukung keseluruhan produksi faktor (total factor production) yang naik 1% sepanjang tahun 1985-2010. Berdasarkan informasi yang dirilis Kementerian Pertanian, kontribusi kemajuan teknologi bagi pertumbuhan pertanian Tiongkok 54,5% pada 2012. Pertumbuhan tahunan efisiensi teknis pertanian Tiongkok naik konstan sekitar 1%, sedangkan kemajuan teknologi naik tetap 1% (China Statistical Yearbook, 1986-2011).
Seluruh kebijakan pertanian yang sistematis itu selama setengah abad telah membuat para petani Tiongkok memiliki martabat yang sama dengan warga yang tinggal di perkotaan --bandingkan dengan keminderan para petani kita pada orang-orang kota. Sejak 1978 (pertama berkuasanya Deng Xiao Ping) sampai 2012, pendapatan per kapita petani naik 10,77 kali lipat (dari 133,6 yuan menjadi 7.917 yuan) (Li Zhou, China’s Agricultural Development: Achievements and Challenges). Yang hebat lagi, kenaikan pendapatan per kapita antara petani dan penduduk perkotaan nyaris sama pada periode yang sama. Efeknya, sedikit ketimpangan yang tercipta antara petani dan penduduk perkotaan biasa. Tentu saja fakta itu mengabaikan pertimbangan bahwa tingkat absolut pendapatan per kapita antara pedesaan dan perkotaan berbeda. Dua tahun terakhir, tingkat pertumbuhan pendapatan antara penduduk pedesaan dan penduduk perkotaan justru lebih tinggi pedesaan (bandingkan dengan Indonesia yang berkebalikan 180 derajat!). Faktor berikutnya adalah distorsi harga produk-produk pertanian lenyap oleh reformasi dan liberalisasi harga. Lalu pajak pertanian sejak 2005 dihapuskan (bagaimana dengan di Indonesia?). Pada saat bersamaan, sejak 2005, subsidi pemerintah ke bidang pertanian justru meningkat. Semua fasilitas dan kebijakan negara yang mendukung pertanian itu membuat para petani Tiongkok percaya diri bahwa seberapa besar pun produksi mereka akan ada pasar yang menyerap. Itu sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Tiongkok sejak 2001 yang mewajibkan penduduk Tiongkok yang berada di luar negeri mencarikan pasar bagi produk-produk dalam negeri (wajib bro, bayangkan betapa terintegrasi kebijakan antardepartemen mereka). Jadi tidak salah kalau para pengamat pertanian yang mau melek sedikit sadar bahwa Tiongkoklah penguasa pasar pertanian dunia sekarang.
Dalam perencanaan pembangunan 25 tahun ke depan, mereka bahkan sudah membuat grand design tentang pembagian jumlah penduduk secara gila-gilaan: 500 juta di perkotaan, 500 juta di pinggiran kota, dan 500 juta di pedesaan. Jumlah penduduk dan pembagian di setiap wilayah itu berangkat dari asumsi bahwa 25 tahun yang akan datang, jumlah penduduk Tiongkok 1,5 miliar (berangkat dari sensus penduduk terakhir tahun 2011, jumlah penduduk Tiongkok 1,2 miliar). Penduduk di desa-desa rencananya disatukan di sebuah lokasi untuk menghemat air dan listrik serta kebutuhan-kebutuhan publik. Efek bagusnya, lahan pertanian dan pembangunan lain tak berkurang. Barangkali tidak ada sebuah negara adidaya yang memiliki rencana seambisius Tiongkok itu. Dengan perencanaan pembangunan semacam itu, lahan pangan tetap berlimpah, sementara negara-negara lain merasa kekurangan lahan karena perumahan tersebar, boros listrik dan air. Pengembangan bioteknologi dan nano teknologi mereka sekarang nomor satu di dunia, dengan limpahan dana yang bisa membikin para peneliti hidup dan berkarya dengan nyaman. Kalau di Amerika dan Eropa seorang peneliti utama atau profesor hanya memperoleh satu atau paling banter tiga asisten ahli, di Tiongkok mereka bisa memiliki lima-enam asisten ahli. Dengan semua infrastruktur seperti itu, tak berlebihan kiranya Tiongkok disebut sebagai penguasa pangan dunia pada masa datang. Perencanaan pembangunan semesta semacam Tiongkok itu semestinya membuat kita waspada dan belajar.
Agenda Kawal Kebijakan Pertanian Presiden Baru
Saat mengunjungi area persawahan di Desa Tanjungsari, Cariu, Bogor, Jawa Barat, Joko Widodo (Jokowi) membeberkan enam kebijakan yang akan diterapkan kepada petani jika terpilih menjadi presiden. Pertama, lahan pertanian produktif jangan sampai dikonversi untuk kegunaan yang lain. Kedua, Jokowi menyoroti pendampingan terhadap petani, khususnya dalam pengelolaan tanah pertanian. Dia mengatakan para petani jangan diarahkan menggunakan bibit impor ataupun pupuk kimia, dan sebisa mungkin menggunakan pupuk organik dan benih sendiri. Ketiga, infrastruktur pertanian dari bendungan sampai saluran tersier harus dibenahi. Keempat, ketersediaan air bersih bagi para petani. Bendungan air yang digunakan para petani untuk mengairi lahan dan sawah harus terbebas dari limbah industri. Kelima, pasar dan teknologi harus memberikan keuntungan pada petani. Pascapanen juga belum menyentuh petani. Keenam, modal. Posisi petani kekurangan modal. Butuh akses permodalan. Bank pertanian harus didirikan khusus bagi petani (http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2042442/dekati-petani-jokowi-beberkan-6-kebijakan-terkait-pertanian).
Enam poin kebijakan pertanian Joko Widodo itu sekilas memang hebat dan menguntungkan petani. Namun kalau dikuliti satu per satu, kebijakan-kebijakan itu berpotensi menjadi omong kosong dan bombasme politik elektoral kita yang sejak kejatuhan rezim Soeharto menjelma kebohongan yang pahit bagi petani. Mari kita lihat satu per satu enam kebijakan Joko Widodo yang berpotensi menjadi bombasme selanjutnya dari politik elektoral kita.
Pertama, soal imbauan agar lahan pertanian produktif tak dikonversi untuk kegunaan lain. Meletusnya konflik agraria di Kebumen, Rembang, Wonogiri, Batang, dan Karawang adalah contoh pengonversian lahan pertanian produktif di depan mata Joko Widodo dan Jusuf Kalla di samping makin merebak pembangunan perumahan yang memangsa lahan pertanian produktif di kota-kota menengah dan kecil. Lahan di Kebumen diserobot militer dan menjadi latihan perang, Pegunungan Kendeng Utara yang meliputi Pati, Tuban, dan Rembang dimangsa pabrik semen, dan pertanian subur di wilayah Karawang akan dibangun perumahan megah oleh Agung Podomoro, meski kita semua tahu Karawang telah berabad-abad menjadi salah satu lumbung padi di Jawa. Belum lagi kita menghitung lahan-lahan pertanian produktif yang dikonversi oleh pengusaha real estate untuk memenuhi kebutuhan perumahan di Jawa yang terus meningkat. Bagaimana Jokowi akan berhadapan dengan militer, pengusaha perumahan, korporasi seperti pabrik semen, dan industri-industri lain yang memangsa lahan produktif itu?
Sekarang Indonesia malah punya proyek tidak jelas berupa pembukaan lahan untuk sawah sebesar 2 juta hektare di luar Jawa (Papua) di mana pemilik lahan itu bukan petani-petani kecil atau buruh tani yang bertransmigrasi, melainkan pengusaha papan atas yang hanya berpikir soal keuntungan tanpa memedulikan kelestarian alam dan lingkungan. Kebijakan tolol dari para politikus dan ahli ekonomi yang tidak paham soal kondisi alam, demografi, dan faktor-faktor sosial dan budaya masyarakatnya itu selain hanya menguntungkan pengusaha besar juga tak memberikan partisipasi dari warga kelas menengah ke bawah dalam aktivitas produksi pertanian. Pengawasan kebijakan pembukaan lahan pertanian yang luas di luar Jawa itu seharusnya menjadi momentum yang bagus dari pelaksanaan kebijakan reforma agraria dan transmigrasi yang dulu diimpikan Presiden Soekarno. Sekali lagi, di sinilah kelemahan kelas menengah Indonesia yang sejak penghitungan suara versi hitung cepat lembaga survei lebih suka berceloteh di media sosial untuk mengolok-olok calon presiden pecundang. Mereka tak sigap bergerak dengan melakukan agenda aksi yang konkret untuk memuluskan (atau menelanjangi?) kebijakan yang dicanangkan Joko Widodo.
Kebijakan kedua, berupa pendampingan petani dan arah agar tidak memakai bibit impor dan pupuk kimia, akan menghadapkan Jokowi pada berbagai pihak-pihak yang kelak dirugikan dari kebijakan kedua itu. Pendampingan petani barangkali akan lebih mudah, mengingat jumlah para sukarelawan Jokowi yang berlimpah dan bisa menjadi kekuatan pendamping yang hebat apabila bisa membuat master plan pendampingan yang efektif. Namun penggunaan benih buatan sendiri serta pupuk organik adalah kebijakan yang terasa mengawang-awang. Para produsen pupuk kimia dan importir benih yang selama ini beroperasi tentu saja tak akan tinggal diam. Mekanisme macam apa yang akan dilakukan Joko Widodo agar kebijakannya yang kelihatan “wah” itu bisa terwujud? Sebagai anak petani kecil, sudah sejak paruh kedua 1990-an saya tak menyaksikan lagi ketelatenan para petani kecil hingga menengah kita dalam melakukan proses pembibitan yang begitu bertele-tele. Kehadiran bibit-bibit impor dan pembibitan padi yang siap tanam telah membuat para petani mengalami ketergantungan yang akut terhadap bibit dari luar diri sendiri. Sudah sejak hulu produksi mereka dibuat begitu tak berdaya. Sekarang, dengan kebijakannya itu, Joko Widodo dan pemerintahan baru akan membangun infrastruktur pembibitan yang sudah jelas akan memakan energi dan biaya besar. Hal serupa terjadi dengan persoalan penggunaan pupuk. Setelah bertahun-tahun petani kecil dan menengah mengalami ketergantungan pada pupuk anorganik, bagaimana bisa kebijakan agar petani menggunakan pupuk organik bisa berjalan? Ketersediaan bahan untuk membuat pupuk organik, alat-alatnya, kemampuannya untuk bersaing dengan pupuk anorganik buatan pabrik, dan daya serap tanaman yang tak serta-merta ketika dikasih pupuk organik adalah persoalan nyata yang menanti di depan mata Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Kebijakan ketiga dan keempat -- perbaikan sarana irigasi dari bendungan sampai saluran tersier dan menjaga keberhasilan air untuk produksi pertanian -- mungkin tak akan mendapatkan hambatan berarti. Program itu jauh lebih mudah diterapkan. Hanya kota-kota besar atau menengah tempat beroperasi industri yang punya limbah buang cair yang harus memperoleh prioritas besar.
Pada kebijakan kelimalah tantangan paling besar yang harus dihadapi Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Saya tidak akan membahas soal teknologi yang mendukung dunia pertanian. Seiring dengan kemeluasan akses internet hingga ke pedesaan, teknologi bukan lagi persoalan nyata yang dihadapi para petani. Internet hampir memerdekakan para petani tanpa bantuan yang signifikan dalam hal teknologi pertanian. Kalaupun pemerintah mau secara serius membantu petani, barangkali yang lebih nyata adalah bagaimana pemerintah bisa membangun mekanisme penyaluran bantuan teknologi yang mendukung produksi pertanian itu sampai ke tangan yang lebih berhak. Butuh data yang kukuh tentang petani kecil (dengan luas lahan kurang dari 1 hektare) dan menengah yang layak menerima bantuan dan sistem pengawasan yang kuat.
Bagaimana agar pasar bisa menguntungkan petani? Data BPS, Departemen Perdagangan, serta Departemen Pertanian secara telak telah menunjukkan sejak dulu pasar tak pernah berpihak secara nyata pada para petani. Kita tak memperoleh cukup penjelasan tentang formula yang akan dilakukan Jokowi untuk memproteksi produk-produk pertanian dalam negeri. Kita juga tak mengetahui bagaimana sistem distribusi bagi berbagai produk pertanian itu agar bisa memastikan tidak atau ada permainan harga yang merugikan para petani kecil. Musuh Jokowi bukan hanya para petualang di Departemen Pertanian dan Perdagangan yang menjual lisensi impor, melainkan juga para korporasi besar, importir, rezim perdagangan bebas ASEAN (AFTA), ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area), dan negara-negara eksportir produksi pertanian seperti China, India, Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Australia. Importir-importir itu sebagian besar adalah para pengusaha yang memperoleh lisensi dari departemen terkait dan berafiliasi atau punya hubungan baik dengan partai. Sementara itu, meyakinkan rezim AFTA, ACFTA, dan negara-negara ekportir produk pertanian membutuhkan kemampuan diplomasi yang hebat. Dengan sumber daya diplomat-diplomat kita yang tak punya cukup nyali di forum-forum internasional, tanpa menyisakan ruang bagi pertumbuhan harapan, kemampuan rezim Joko Widodo dalam mengamankan pasar dalam negeri dari tekanan luar sangatlah kecil. Maka sangat layak kita menyangsikan kejituan Joko Widodo dan pemerintahan yang nanti berkuasa dalam mengamankan pasar bagi produk pertanian dalam negeri.
Bagian terakhir dari kebijakan pertanian yang dicanangkan Jokowi adalah modal bagi para petani. Itu persoalan klasik yang sampai sekarang tak pernah terpecahkan oleh rezim politik sejak zaman Soeharto hingga sekarang. Gembar-gembor soal modal untuk usaha pertanian, tetapi dalam pelaksanaan yang bisa mengakses modal itu tetap saja mereka yang memiliki kedekatan dengan penguasa politik atau birokrat. Para petani kecil seperti di sepanjang pantai utara Jawa hingga kaki gunung di Wonosobo justru sering membiarkan lahan pertanian tidak tergarap karena ketiadaan modal yang cukup untuk menggarap. Dan, seandainya Joko Widodo dan Jusuf Kalla nanti benar-benar meluncurkan kebijakan injeksi modal pertanian pada petani kecil yang berjumlah lebih dari 26 juta jiwa, apa yang menjadi jaminan bagi modal yang diinjeksikan oleh pemerintah itu? Kalau tanah mereka yang menjadi jaminan, hampir dipastikan kebijakan itu tak akan berjalan. Pelajaran berharga dari pengoperasian bank-bank yang memberi pinjaman pada petani di pedesaan adalah lahan produktif mereka melayang ke pihak bank akibat ketidakmampuan membayar pinjaman ketika panen gagal. Dan, kalau modal itu diberikan secara cuma-cuma, apa yang menjadi jaminan bahwa modal tak diselewengkan oleh petani kecil yang telah diimpit oleh berbagai kebutuhan lain yang mendesak? Kalau pemerintah meluncurkan program kredit rakyat kecil untuk para petani seperti yang dilakukan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh bisa saja kebijakan itu menjelma jadi wajah lain dari pengisapan rakyat kecil yang menyerahkan diri secara abadi pada belenggu utang. Siapakah perekayasa ekonomi dan sosial (economic and social engineer) yang bisa membuat kebijakan permodalan bagi para petani lebih operatif dan menemukan sasaran yang tepat adalah tugas besar yang harus dipecahkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla kalau tidak ingin kebijakan mereka di bidang pertanian tak jatuh dalam bombasme dan kebohongan politik elektoral seperti para pendahulunya.
Paparan singkat dan bersifat makro soal tantangan dan ancaman yang harus dihadapi pemerintahan baru itu hanya sebuah isyarat atau sinyal-sinyal merah dunia pertanian untuk Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla. Jika selama ini kebijakan pertanian kita selalu berkiblat ke negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Eropa, yang secara historis, sosiologis, dan kultural tidak sama dengan kita, tidak ada salahnya kini mereka berpaling ke Tiongkok, India, dan negara-negara Amerika Latin yang secara historis, sosiologis, dan kultural hampir mirip dengan kita. Uraian tentang China di atas bukan hanya dimaksudkan untuk memberi isyarat berbahaya, melainkan juga limpahan pelajaran berharga tentang bagaimana negara sebesar dan sekompleks Tiongkok bisa membangun dan menjalankan kebijakan pertanian yang tak merugikan petani kecil mereka. India dan Tiongkok kini mengintip pasaran produksi pangan Asia dan Afrika berkat kemampuan memproduksi secara massal hasil pertanian mereka. Luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar berhasil dimanfaatkan menjadi faktor pendukung bagi peningkatan produksi pangan.
Pada era ketika informasi dari lingkaran elite bisa sampai ke masyarakat paling bawah dalam hitungan jam oleh bantuan internet, pada era ketika masyarakat paling bawah sedang mengalami pertumbuhan kesadaran kritis, pada era ketika masyarakat tengah mengalami gelombang pasang harapan untuk tumbuh menjadi bangsa yang kuat dan besar, menelurkan kebijakan yang bersifat “pemanis mulut” adalah tindakan berbahaya. Rezim yang semula dipenuhi harapan ini bisa dalam hitungan tahun menjadi rezim yang dicaci-maki atau malah digulingkan karena tak mampu memenuhi harapan kelompok-kelompok tertindas seperti petani dan buruh tani. Persis di sinilah Joko Widodo sedang dituntut mengubah sinyal-sinyal merah menjadi sinyal hijau.
Yogyakarta, 10 Agustus 2014
Dwi Cipta anak petani kecil.
